Menyedihkan sekali melihat berita di media nelayan Indonesia yang meninggal di tahanan Malaysia, diduga disiksa selama di tahanan. Nelayan tersebut mencari nafkah menangkap ikan di laut kemudian ditangkap oleh petugas patroli laut Malaysia dan dipidanakan karena dianggap melanggar hukum. Pertanyaan yang timbul dibenak saya adalah kenapa Malaysia tidak memberikan perlakuan yang baik kepada tahanan Indonesia…
ABK Asing di Kapal Ikan Indonesia Masih Marak?
Kapal Ikan berbendera Indonesia khususnya kapal eks asing yang memperoleh izin resmi dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) diperkirakan lebih dari 1000 kapal (data terkini belum dirilis secara resmi). Keberadaan kapal eks asing tersebut sudah berlangsung lama sejak 1970 an, berkaitan dengan dibukanya perairan Indonesia untuk penangkapan ikan oleh perusahaan asing yang melakukan Joint Venture,…
Sulitnya Menjaga Laut
Perairan Indonesia yang begitu luas (5,8 juta Km2) dengan jumlah pulau lebih dari 17000 buah dan panjang pantai no 4 terpanjang di dunia (91,850 Km), dengan konfigurasi yang terbuka dan berada pada posisi silang strategis dunia, menimbulkan kesulitan tinggi dalam menjaganya agar aman dan terbebas dari segala ancaman baik militer maupun non militer. Berbagai isyu…
Revolusi Biru, Sebuah Impian?
Sejak Menteri Fadel Muhammad memimpin KKP, telah dicanangkan program Minapolitan dengan ambisi target peningkatan produksi perikanan sebesar 353% sampai tahun 2015 dan Indonesia menjadi produsen kelautan dan perikanan terbesar dunia. Pertanyaanya komoditi produksi kelautan atau perikanan yang manakah yang akan menjadi terbesar di dunia? Dan apakah setelah dua tahun sejak dicanangkan tahun 2009 saat ini…
Quo Vadis Industri Perikanan
Salah satu program yang dilontarkan oleh Menteri KP Cicip adalah “industrialisasi perikanan”, pertanyaannya: industrialisasi yang bagaimana?. Mengusung program industrialisasi tentu harus mengetahui status terkini (road mapnya) dan apa target ke depan. Industrialisasi Perikanan dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk memberikan nilai tambah ikan yang berasal dari laut maupun perairan air payau dan tawar. Jika ikan djual…
Mampukah Indonesia Berantas Illegal Fishing?
Illegal fishing sudah menjadi ancaman dan tantangan global dan berdampak luar biasa terhadap kerusakan sumberdaya. Berbagai organisasi Internasional dan Regional menerapkan berbagai kebijakan, kesepakatan dan instrumen untuk memerangi illegal fishing yang sudah dipersepsikan sebagai kejahatan lintas negara (trans national crime). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah illegal fishing cenderung makin menurun atau justru sebaliknya makin meningkat?….
Politik Perikanan, Pencitraan atau Kerakyatan?
Pasca Reshuffle Kabinet, masyarakat perikanan akan bertanya mau dibawa kemana masa depan perikanan Indonesia?. Tentu saja hanya Menteri baru KKP yang bisa menjawab, karena dialah Nakhoda baru dengan banyak harapan baru masyarakat agar Perikanan Indonesia lebih maju. Untuk menentukan haluan kapalnya maka Nakhoda baru perlu melihat apa yang sudah dilakukan pendahulunya, hal yang baik dilanjutkan…
Perlukah Maritime Surveilance Terintegrasi?
Pengamatan maritim (maritime surveillance) merupakan kegiatan memantau dan mendeteksi wilayah maritim (diartikan laut, pulau dan pesisir) terhadap semua kegiatan lintas laut di atas permukaan dalam rangka melewati atau memanfaatkan wilayah laut, pulau dan pesisir. Wilayah perairan dan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai Benua Maritim Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, dilihat dari posisi silang strategis, potensi…
Perikanan yang Bertanggung Jawab
FAO mengadopsi suatu pedoman pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries = CCRF) pada tahun 1995, yang berarti semua negara anggota termasuk Indonesia memiliki kewajiban politik dan moral untuk mengelola perikanan di negaranya sesuai dengan kaidah FAO yang telah disepakati. Sistem perumusan suatu dokumen di FAO yang mengikat melalui proses pembahasan…
Paradox Kebijakan Kelautan dan Perikanan
Kebijakan (policy) dapat diartikan sebagai suatu prinsip atau aturan untuk memandu keputusan dan mencapai keluaran yang rasional. Suatau kebijakan dapat dipersepsikan pula sebagai suatu “pernyataan niat”, atau “komitmen”. Dengan pemahaman tersebut, pengambil keputusan harus mempertanggung jawabkan kebijakannya secara akuntabel. Kebijakan publik (public policy) merupakan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah sebagai penjabaran dari peraturan perundangan…