Indonesia sedang memasuki fase baru sebagai maritime power yang semakin diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi maritim tidak lagi berhenti pada slogan “Poros Maritim Dunia”, melainkan hadir dalam bentuk konkret: kemandirian industri pertahanan laut, misi kemanusiaan berbasis laut, diplomasi budaya bahari, serta penguatan sea power modern melalui integrasi kekuatan laut dan udara.
Pertama, dari sisi hard power, kemampuan PT PAL Indonesia dalam membangun kapal selam secara bertahap mandiri menjadi tonggak penting dalam strategi pertahanan maritim nasional. Transformasi dari sekadar pembeli alutsista menjadi produsen menunjukkan adanya penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas galangan nasional. Pengembangan sistem bawah laut, termasuk platform tanpa awak seperti KSOT (Kapal Selam Otonom Tanpa Awak), menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian pertahanan. Keberhasilan PT PAL dalam membuat Kapal Selam tempur kelas Nagapassa kerjasama dengan Korea Selatan merupakan lompatan teknologi produksi kapal perang yang akan memperkuat maritime power. PT PAL juga terbukti mampu mengekspor kapal perang jenis lain ke UAE dan Philippine.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kapal selam merupakan instrumen deterrence paling efektif. Ia bekerja dalam senyap (stealth), menciptakan efek tangkal yang strategis, serta menjadi penyeimbang di kawasan yang semakin kompetitif. Dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi jalur pelayaran internasional dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang luas, kekuatan bawah laut adalah fondasi utama keamanan maritim. Kemandirian produksi juga berarti pengendalian biaya siklus hidup, kepastian suku cadang, serta peningkatan posisi tawar dalam diplomasi pertahanan.
Momentum Strategis: Dari Buyer Menjadi Producer
Kemampuan PT PAL Indonesia membangun kapal selam melalui transfer teknologi dari Korea Selatan (kelas Chang Bogo / Kelas Nagapasa) adalah lompatan strategis. Indonesia tidak lagi sekadar membeli alutsista, tetapi mulai menguasai manufaktur dan integrasi sistemnya. Rencana produksi KSOT (Kapal Selam Otonom Tanpa Awak) ±30 unit pada 2026–2027 menandai transisi menuju kombinasi manned–unmanned underwater warfare. Dalam konteks modern, perang bawah laut berbasis swarm system akan meningkatkan kemampuan sea denial secara signifikan.
Kapal Induk Garibaldi: Pusat Operation Theatre
Akuisisi eks kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia berpotensi menjadi game changer. Penekanan strategisnya harus jelas: Kapal induk bukan simbol, tetapi mobile operation theatre. Ia harus diposisikan sebagai: Pusat C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), yaitu berfungsi sebagai Pusat komando operasi laut-terpadu; Platform pengendali drone, helikopter ASW (Anti Submarine Warfare), dan sistem intercept; Pengendali operasi dari ring terluar ZEE. Jika ditempatkan di choke points strategis (Natuna, Selat Malaka, Lombok, Sunda), kehadirannya akan meningkatkan: Deterrence effect; Sea denial dan Sea control. Dengan arsitektur pertahanan berlapis, kapal induk menjadi pusat kendali dari luar ke dalam (ZEE ? ALKI ? inner defense).
Particular / Data Teknis Utama
|
Item |
Keterangan |
| Jenis | Aircraft Carrier / Light Carrier |
| Negara | Italia |
| Galangan | Fincantieri |
| Masuk dinas | 1985 |
| Displacement | ± 13.850 ton (full load ± 14.000 ton) |
| Panjang | 180,2 meter |
| Lebar (beam) | 33,4 meter (flight deck) |
| Draft | ± 8,2 meter |
| Propulsi | 4 × Gas Turbine (COGAG) |
| Kecepatan maksimum | ± 30 knot |
| Jarak jelajah | ± 7.000 nautical miles |
| Kru | ± 550–630 personel |
| Air Wing | AV-8B Harrier II, helikopter ASW/utility |
Persenjataan: 8 × Otomat Mk2 anti-ship missile (awalnya); 2 × Albatros/Aspide SAM system; 3 × 40 mm CIWS / close-in defense. Sebagai light carrier, Garibaldi berfungsi sebagai: Sea Control Platform; Command & Control flagship; Air power projection; ASW (anti-submarine warfare) support.
Kedua, diplomasi maritim Indonesia juga tampil dalam wajah kemanusiaan. Pengiriman KRI Dr. Soeharso sebagai kapal rumah sakit dalam misi kemanusiaan menunjukkan bahwa laut bukan hanya ruang proyeksi kekuatan militer, tetapi juga ruang solidaritas global. Dengan tim medis lengkap dan rencana pembangunan rumah sakit, Indonesia memperlihatkan komitmen politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan.Kapal rumah sakit adalah instrumen soft power yang sangat efektif. Ia menghadirkan empati sekaligus kapasitas. Indonesia tidak hanya menyuarakan dukungan di forum internasional, tetapi menghadirkan bantuan nyata melalui jalur laut. Ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara maritim yang berperan aktif dalam stabilitas dan perdamaian global.
Ketiga, diplomasi budaya maritim diperkuat melalui kehadiran KRI Bima Suci dalam peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat (Sail4th 250), tanggal 4 Juli 2026. Tallship bukan kapal tempur, tetapi simbol karakter bangsa bahari. Ia membawa Taruna Akademi Angkatan Laut dari berbagai negara di dunia (stradisi pelaut, serta pesan persahabatan antarbangsa). Dengan kapasitas daya tampung 210 Taruna, KRI Bima Suci akan membawa Cadet dari 26 negara di dunia dari Asia, Eropa, Timur Tengah, menunjukan semangat seaman brotherhood, menujukan keberhasilan TNI AL dalam menjalankan misi diplomasi menggalang persahabatan dengan Angkatan Laut dunia. Kehadiran Taruna AAL (Akademi Angkatan Laut) dalam event dunia bersama Cadet berbagai negara dunia paling tidak akan membentuk visi global Navy, menjadi unsur penting dalam membentuk calon Perwira pimpinan TNI AL masa depan. Ada slogan terkenal: “Join the Navy to see the word”, hal ini dibuktikan dengan peran Tallship KRI Bima Suci dalam muhibah luar negeri membawa Taruna AAL dari waktu ke waktu.
Keempat, dimensi sea power Indonesia semakin kuat dengan hadirnya kapal induk Garibaldi dari Italia. Kapal induk bukan sekadar kapal tempur besar, melainkan pusat komando dan kendali (C4ISR = Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) kekuatan laut. Ia menjadi pusar integrasi berbagai sistem: kapal kombatan, kapal selam, helikopter anti-kapal selam, hingga drone maritim dan sistem intercept udara.Dalam teori Alfred Thayer Mahan,penguasaan laut ditentukan oleh kemampuan mengendalikan jalur strategis dan memproyeksikan kekuatan. Kapal induk memungkinkan proyeksi tersebut, sekaligus memperkuat kemampuan sea control. Bagi Indonesia, platform seperti ini dapat berfungsi untuk menjaga choke points strategis, mengamankan ALKI, mengontrol ruang udara maritim, dan merespons ancaman secara cepat dan terkoordinasi.Integrasi antara kapal selam, kapal induk, kapal rumah sakit, dan tallship mencerminkan spektrum lengkap kekuatan maritim Indonesia. Hard power, humanitarian power, cultural diplomacy, dan sea control strategy tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi.
Jika konsistensi ini dijaga, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai maritime state karena geografisnya, tetapi sebagai maritime power karena kapasitas dan visinya. Sea power Indonesia bukan lagi konsep teoretis. Ia sedang bertumbuh dan menunjukkan peran nyata di panggung internasional.
Ditengah kemajuan Pembangunan kekuatan maritim sebagai bagian dari strategi pertahanan laut dengan akuisi kapal selam, KSOT, Freegat, Kapal induk, namun ada paradox yang harus menjadi perhatian serius pengambil kebijakan dan perlu solusi antara lain:
Pertama, pengadaan alut sista terutama kapal perang berbagai jenis, memerlukan pendukung surveillance terpadu dalam suatu sistem yang dapat mendeteksi kehadiran kapal-kapal asing sejak memasuki batas ZEE. Kelemahan sistem pertahanan laut saat ini adalah ketidak mampuan mendeteksi kapal dan pesawat udara (sipil maupun militer yang measuki wilayah Indonesia sejak memasuki ZEE. Dalam perspektif ekonomi, ZEE adalah wilayah hak kedaulatan ekonomi dimana sumber daya alam didalam laut ZEE merupakan milik Indonesia. Masih maraknya illegal fishing; penyelundupan narkoba, human trafficking melalui laut menunjukkan secara nyata kelemahan surveillance laut. Hal ini disebabkan belum adanya sistem surveillance terpadu yang dilengkapi dengan Radar laut jarak jauh; dan sensor bawah yang diintergrasikan dan patrol laut, deteksi kapal selam, pantauan satelit melalui VMS (vessel monitoring system) maupun VTS (vessel tracking system). Tidaklah cukup jika hanya mengandalkan kekuatan unsur laut yang ada saat ini karena cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Konsep pengawasan laut atau surveillance saat ini dengan “patroli laut” harus dirobah menjadi “interception” yaitu pencegatan. Artinya kapal patroli hanya dikerahkan untuk mencegat kapal yang dideteksi oleh sistem surveillance yang diduga illegal. Jadi tidak perlu lagi kapal patroli laut yang dimiliki TNI AL; BAKAMLA, Coast Guard (KPLP); Bea Cukai; Polri, berpatroli berhari hari dilaut megnandalkan radar kapal yang jarak jangkaunya terbatas. . laut da Dalam perspektif pertahanan maritim, ZEE merupakan ring terluar atau perimeter terluar pertahanan Indonesia. Artinya, seharusnya semua ancaman atau penyusupan kapal dan pesawat asing sejak memasuki ZEE sudah dapat dideteksi. Artinya Pembangunan kekuatan laut hanya mengandalkan jumlah kapal perang berbagai jenis tanpa sistem surveillance terpadu tidak akan dapat menjaga kedaulatan wilayah laut atau tidak mampu melakukan sea control penuh. Kebutuhan dibuatnya feasibility study dan perencanaan Pembangunan sistem surveillance martitime terpadu menjadi sangat mendesak agar menjadi acuan dalam Pembangunan sistem secara bertahap.
Kedua, penambahan kekuatan laut dalam jumlah besar apalagi ada kapal induk Garibaldi dan kapal kapal lain yang sudah usia lanjut, memerlukan biaya pemeliharaan yang mahal dan sistem MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) atau dulu dikenal dengan PMS (Planned Maintenance System). TNI AL telah berpengalaman sukses pada saat pengadaan alut baru di tahun 1980 an, dimana pengadaan kapal dari Jerman, Belanda dan Korsel dilengkapai dengan sitem PMS dan dukungan spare part yang memadai. Salah satu indikatornya adalah life time (usia kapal) yang bertahan lama dan handal, antara lain kapal selam kelas 209 (KRI Cakra sudah berusia 44 tahun), kapal Korvet KRI Malahayati, KRI Mandau Cs masih aktif. Kebutuhan akan sistem MRO dimulai dari Menyusun konsep dan buku induk sampai implementasi merupakan keniscayaan, jika kekuatan laut akan disiapkan dan diproyeksikan untuk jangka Panjang. Strategi pendanaan MRO seharusnya tidak menjadi masalah, apalagi jika saat ini sudah ada berbagai skeman pendanaan bukan hanya APBN murni saja. Saat ini TNI AL melaksanakan pemeliharaan kapal hanya untuk memenuhi kebutuhan kapal mana yang akan dioperasikan dan tidak dapat melaksanakan MRO dengan benar karena anggaran terbatas dan tidak ada induk perencanaannya. Buku induk MRO sudah seharusnya dibuat dan emnjadi kebutuhan mendesak dan ini dapat dilakukan oleh tim pengkajian atau konsultan professional.
Ketiga, keberadaan kapal selam saat ini berjumlah 4 unit akan ditambah 2 Scorpenne dengan battery lithium, memerlukan sebuah pangkalan rahasia dan dilengkapi Deperming. Saat ini TNI AL belum memiliki pangkalan selam ideal dan akan rawan terhadap deteksi musuh yang dengan mudah melumpuhkan kapal selam pada waktu tidak menyelam. Deperming diperlukan untuk menertralisir medan magnet kapal selam setelah melakukan operasi agar tidak tidak mudah di deteksi oleh Sonar kapal lawan. Demikian juga kapal Garibaldi dengan ukuran sebesar itu terutama lebar 33.4 meter memerlukan graving dock atau dray dock yang lebarnya minimal 35 meter dan hanya ada di Batam atau Singapore. Paling tidak kapal Garibaldi perlu docking 4 tahun sekali untjk pemeliharaan bangunan kapal terutama bawah air yang memerlukan penggantian cat anti fouling dan zinc anode.
Kesimpulan: Pembangunan kekuatan Angkatan laut untuk mewujudkan sistem pertahanan maritim yang mampu mengendalikan laut (sea control), deterrence effect dan sea denial yang maksimal perlu didukung dengan sistem surveillance maritim terpadu; sistem MRO dan pangkalan kapal selam rahasia dan galangan kapal khusus untuk Garibaldi. Semua ini harus dimulai dari kajian atau feasibility study menghasilkan master plan atau buku induk sebagai acuan Pembangunan fisik secara bertahap.
Jakarta, Maret 2026
Disusun oleh
Dr. Adji Sularso
Mantan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Praktisi dan Pemerhati Maritim dan Pertahanan, alumni JSSC (Joint Services Staff College) Australia, Lemhanas KSA XV dan alumni S3 IPB, Teknologi Kelautan.