Month: January 2015
Konsep Perikanan Terpadu dengan Pendekatan Cluster
Mafia Perikanan
Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas illegal fishing adalah kuatnya jaringan mafia, disamping memang kemampuan atau kapasitas lembaga penegak hukum seperti Ditjen PSDKP masih terbatas dan jauh dari kebutuhan ideal. Jaringan mafia tersebut memiliki akar kuat di sumbernya yaitu di negara-negara asal kapal illegal dan di Indonesia dan sudah masuk ke institusi penegak hukum baik…
Implikasi Moratorium Kapal Ikan Eks Asing
Keputusan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha perikanan, dan bahkan di jajaran internal kaget dengan kebijakan yang drastis tanpa ada persiapan matang kemana arah kebijakan ke depannya. Terlepas dari pro dan kontra serta benar tidaknya moratorium, tentu harus dilihat dari beberapa parameter normatif kebijakan tersebut…
Transhipment Ikan
Ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment ikan di laut menimbulkan dampak positif maupun negatif. “Transshipment or transhipment is the shipment of goods or containers to an intermediate destination, then to yet another destination” dalam terjemahan bebas, trasnshipment adalah pemindahan barang ke tujuan antara kemudian ke tujuan lain (Wikipedia).
Masa Depan Perikanan Indonesia
Response publik sangat antusias begitu Presiden Jokowi menetapkan sektor Maritim menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan dan diikuti dengan penguatan kelembagaan dengan dibentuknya Menko Maritim, pertama dalam sejarah Presiden R.I. memberikan komitmen tinggi di bidang maritim. Ada empat Kementrian yang berada di bawah Menko Maritim yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan; Kementrian Pariwisata; Kementrian ESDM dan…
Simpang Siur Kapal Ikan Eks Asing
Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menjadi trending topics terutama berkaitan dengan rencana “moratorium” kapal ikan besar dan pemberanasan illegal fihing jika perlu “tenggelamkan kapal illegal”. Apapun bahasa komunikasi dalam bentuk statement yang dikutip berbagai media dan mendapatkan response publik pada akhirnya harus ada payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Perpres atau Permen,…
Izin Kapal Ikan “Production Sharing”
Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi dengan moratorium kapal ukuran besar (100 GT keatas?) memberikan angin segar untuk memulihkan sumber daya ikan laut yang kondisinya saat ini mengalami over fishing dan over capacity di beberapa wilayah penangkapan seperti Laut Arafura, Laut Jawa dan Laut Natuna. Over fishing atau tangkap lebih berarti jumlah kapal yang beroperasi…
Konsep Industri Perikanan Berbasis Cluster
Cluster Based Fishing Industry merupakan konsep penggabungan pengelolaan dengan pengaturan jumlah kapal dan persyaratan adanya industri pengolahan di darat serta fishing ground yang ditetapkan. Daerah penangkapan yang selama ini terbagi dalam 9 WPP (Wilayah Pengelolaan Penangkapan), dibagi dalam cluster (area) yang didaratannya ada industri dekat dengan fishing ground.
Moratorium Kapal Ikan Eks Asing
Kebijakan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing perlu diacungi jempol, namun pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kebijakan ke depannya tentang perizinan perikanan tangkap di laut bagaimana?. Tentu saja harus ada perubahan radikal dari sistem perizinan perikanan yang konvensional berdasarkan jumlah izin dan bisa menangkap seenaknya dengan pungutan yang sangat kecil kepada sistem atau rezim…