Cluster Based Fishing Industry merupakan konsep penggabungan pengelolaan dengan pengaturan jumlah kapal dan persyaratan adanya industri pengolahan di darat serta fishing ground yang ditetapkan. Daerah penangkapan yang selama ini terbagi dalam 9 WPP (Wilayah Pengelolaan Penangkapan), dibagi dalam cluster (area) yang didaratannya ada industri dekat dengan fishing ground.
Cluster dalam konteks ini diartikan suatu kawasan industri terpadu, dimana kegiatan hulu sampai hilir perikanan berada dalam satu kawasan baik darat maupun lautnya. Tiap cluster diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan, koperasi atau perorangan yang memenuhi persyaratan.
Pemberian izin penangkapan merupakan satu paket dengan izin industri. Bagi pemilik kapal yang tidak punya industri, maka minimal kerjasama dalam bentuk joint venture atau joint investment dengan industri baik PMA maupun PMDN.
Jumlah kapal penangkap dan pengangkut yang diizinkan dalam suatu cluster disesuaikan dengan kapasitas industri pengolahan dan carrying capacity atau potensi ikan di kawasan laut yang diberikan. Dengan asumsi perhitungan kapasitas penangkapannya benar, maka pembatasan jumlah kapal yang beroperasi dalam cluster tersebut memberikan jaminan kepastian tiap kapal dapat menangkap dengan hasil tangkapan yang optimal.
Pemberian izin penangkapan dalam satu cluster merupakan hak pemanfaatan kawasan laut yang bersifat ekslusif. Artinya, Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan, koperasi dan perorangan yang memenuhi persyaratan dalam kurun waktu tertentu (misalnya minimal 10 tahun), diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.
Kawasan yang ditunjuk tersebut diberikan batasan koordinat yang jelas dalam peta. Pemasukan negara dari hak ekslusif ini dapat diformulasikan dalam bentuk sewa kawasan atau bagi hasil tangkapan. Karena sifatnya yang ekslusif, maka jika cluster tertentu sudah diberikan haknya kepada satu pengelola maka tidak akan diberikan kepada pengelola lain dan tidak diizinkan ada kapal penangkap yang masuk ke kawasan tersebut. Hal ini penting dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan kepastian produktivitas hasil tangkapan.
Untuk menjamin prinsip kepentingan sosial ekonomi bagi Indonesia, maka dapat dipersyaratkan : ikan hasil tangkapan harus didaratkan untuk memasok industri kecuali jenis ikan yang tidak untuk diolah, komposisi armada penangkapan minimal 30% adalah kapal nelayan lokal, 90% tenaga kerja industri pengolahan harus WNI.
Keunggulan sistem cluster industry antara lain :
-
Adanya kepastian, bagi Pemerintah adalah jaminan kelestarian SDI serta kontrol, bagi pengusaha adalah kepastian hasil tangkapan;
-
Kelestarian SDI lebih terjamin karena baik Pemerintah maupun pengelola akan menjaganya secara bersama;
-
Manfaat sosial dan ekonomi akan lebih besar, karena akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi kawasan yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi;
-
Kemungkinan terjadinya IUU fishing sangat kecil karena cluster akan dijaga bersama oleh pelaku (notabene adalah pengusaha dan nelayan lokal) dan Pemerintah, tanpa harus mengerahkan kekuatan penegakan hukum yang sangat mahal.
Meninggalkan konsep lama yang sudah berlangsung puluhan tahun dan menjalankan konsep baru memang sulit, karena pada umumnya kebanyakan orang akan membenarkan hal yang sudah biasa. Namun, demi masa depan anak cucu kita dan komitmen bersama menjaga kelestarian SDI, tidak ada salahnya kita berfikir dengan pikiran jernih suatu paradigma baru pengelolaan perikanan di laut. Mari kita uji konsep baru cluster industry ini.