LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah  laut yang luas meliputi perairan yurisdiksi nasional dan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia (ZEEI). Tantangan pengawasan dan pengendalian di wilayah laut  sangat kompleks, termasuk pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan ilegal,  penyelundupan, dan ancaman kedaulatan lainnya. 

Saat ini, kemampuan surveillance maritim Indonesia tersebar di berbagai instansi  seperti TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP),  Polairud, Bea Cukai, dan lainnya. Setiap lembaga memiliki alat, sistem, dan area  kerja masing-masing, tanpa integrasi komando maupun sistem informasi yang  menyatu. Hal ini menyebabkan: 

1. Tumpang tindih kewenangan dan tugas pokok (tupoksi). 
2. Pola patroli yang tidak efisien dan boros anggaran. 
3. Tidak adanya respons terpadu terhadap pelanggaran di laut.
4. Terbatasnya anggaran yang tersebar di banyak lembaga. 
5. Lemahnya daya deteksi dan intervensi di ZEEI. 

Oleh karena itu, diperlukan proyek modernisasi dan integrasi sistem surveillance  maritim nasional dalam suatu Master Plan baru yang berorientasi pada  efektivitas dan efisiensi pengawasan laut Indonesia. 

TUJUAN  

Mewujudkan sistem surveillance maritim nasional yang terintegrasi, modern, dan  memiliki kemampuan untuk mengawasi secara efektif seluruh wilayah kedaulatan  laut dan ZEEI Indonesia. 

SASARAN  

1. Terbangunnya sistem komando dan kendali (K2) terpadu untuk seluruh  instansi pengawasan maritim. 
2. Terintegrasinya seluruh sistem informasi dan sensor (radar, AIS, drone, satelit,  dll). 
3. Optimalisasi alokasi sumber daya (kapal patroli, drone, anggaran operasional).
4. Terwujudnya joint operation antar-lembaga pengawas laut. 
5. Tersusunnya Master Plan Surveillance Maritim Nasional Terpadu 2026–2040. 

RUANG LINGKUP KEGIATAN 

1. Identifikasi dan evaluasi sistem surveillance maritim saat ini.
   • Kekuatan dan kelemahan TNI AL, Bakamla, PSDKP, Polairud, Bea Cukai.
   • Sistem radar, VMS, AIS, drone, satelit, dan C4ISR yang tersedia.
2. Pemetaan dan analisis tupoksi lembaga pengawas laut.
   • Harmonisasi kewenangan.
   • Sinkronisasi peraturan dan SOP lintas sektor.
3. Analisis efisiensi dan efektivitas patroli laut.
   • Tumpang tindih wilayah operasi.
   • Analisis biaya dan waktu operasi.
4. Penyusunan Master Plan Surveillance Maritim Nasional 2026-2040.
   • Grand Design C4ISR (Command, Control, Communications, Computers,  Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).
   • Strategi integrasi dan interoperabilitas sistem.
   • Skema pendanaan dan alokasi anggaran.
5. Pembangunan dan pengujian sistem prototipe integrasi.
   • Simulasi joint operation.
   • Evaluasi uji coba di beberapa kawasan prioritas.
6. Rekomendasi kebijakan dan regulasi penguatan kelembagaan. 
   • Usulan Perpres atau UU Integrasi Surveillance Maritim.

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EXISTING VS MODERNISASI

Tabel perbandingan aspek antara sistem surveillance saat ini dan sistem  modernisasi:

Aspek	Sistem Surveillance Saat  Ini	Sistem Surveillance  Terpadu Modern
Struktur Komando	Terfragmentasi antar  lembaga	Terpusat, satu komando  kendali nasional
Deteksi dan Respon	Lambat dan tidak real-time	Real-time detection,  early warning system
Efisiensi Operasional	Boros, banyak tumpang  tindih	Terkoordinasi, efisiensi  20–30%
Cakupan   Pengawasan	Terbatas wilayah tertentu	Menjangkau seluruh  ZEEI
Teknologi	Beragam, banyak usang	Terintegrasi, mutakhir  (AI, drone, satelit)
Sumber Daya	Tidak optimal	Alokasi sumber daya  terukur dan adaptif
Interoperabilitas	Rendah	Tinggi, antar instansi  saling terhubung