Fisheries & Cruising Consultant
Ringkasan Eksekutif Pasir laut merupakan bagian dari sedimentasi laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dibutuhkan sebagai bahan utama reklamasi pantai dan menjadi fondasi pembangunan insfastruktur di pantai, juga dimanfaatkan sebagai penahan abrasi laut yang dapat memperkecil daratan pulau, dengan kata lain dapat memperluas wilayah daratan. Ekspor pasir laut pernah dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan…
LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas meliputi perairan yurisdiksi nasional dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Tantangan pengawasan dan pengendalian di wilayah laut sangat kompleks, termasuk pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan ancaman kedaulatan lainnya. Saat ini, kemampuan surveillance maritim Indonesia tersebar di berbagai instansi …
Indonesia pernah memiliki satu skuadron kapal selam kelas Whisky sebanyak 12 unit pada saat menjelang Operasi Trikora dalam rangka merebut Irian Barat (kini Papua) pada era 1960-an. Sejalan dengan dinamika politik dan perekonomian Indonesia, era Whisky class berakhir sampai tahun 1990. Pada tahun 1980,era pengadaan kapal-kapal laut baru dan TNI AL membeli 2 kapal selam U…
Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas illegal fishing adalah kuatnya jaringan mafia, disamping memang kemampuan atau kapasitas lembaga penegak hukum seperti Ditjen PSDKP masih terbatas dan jauh dari kebutuhan ideal. Jaringan mafia tersebut memiliki akar kuat di sumbernya yaitu di negara-negara asal kapal illegal dan di Indonesia dan sudah masuk ke institusi penegak hukum baik…
Keputusan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha perikanan, dan bahkan di jajaran internal kaget dengan kebijakan yang drastis tanpa ada persiapan matang kemana arah kebijakan ke depannya. Terlepas dari pro dan kontra serta benar tidaknya moratorium, tentu harus dilihat dari beberapa parameter normatif kebijakan tersebut…
Ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment ikan di laut menimbulkan dampak positif maupun negatif. “Transshipment or transhipment is the shipment of goods or containers to an intermediate destination, then to yet another destination” dalam terjemahan bebas, trasnshipment adalah pemindahan barang ke tujuan antara kemudian ke tujuan lain (Wikipedia).
Response publik sangat antusias begitu Presiden Jokowi menetapkan sektor Maritim menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan dan diikuti dengan penguatan kelembagaan dengan dibentuknya Menko Maritim, pertama dalam sejarah Presiden R.I. memberikan komitmen tinggi di bidang maritim. Ada empat Kementrian yang berada di bawah Menko Maritim yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan; Kementrian Pariwisata; Kementrian ESDM dan…
Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menjadi trending topics terutama berkaitan dengan rencana “moratorium” kapal ikan besar dan pemberanasan illegal fihing jika perlu “tenggelamkan kapal illegal”. Apapun bahasa komunikasi dalam bentuk statement yang dikutip berbagai media dan mendapatkan response publik pada akhirnya harus ada payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Perpres atau Permen,…