Menyedihkan sekali melihat berita di media nelayan Indonesia yang meninggal di tahanan Malaysia, diduga disiksa selama di tahanan. Nelayan tersebut mencari nafkah menangkap ikan di laut kemudian ditangkap oleh petugas patroli laut Malaysia dan dipidanakan karena dianggap melanggar hukum. Pertanyaan yang timbul dibenak saya adalah kenapa Malaysia tidak memberikan perlakuan yang baik kepada tahanan Indonesia dan kenapa Perwakilan R.I. tidak melakukan tindakan preventif agar kasus serupa tidak berulang?. Apakah S.O.P bersama yang dijanjikan kedua belah pihak dalam menangani perbatasan laut kedua negara pasca kasus Tanjung Berakit tahun lalu tidak berjalan atau bahakan tidak ada?.
Mengingat kembali beberapa kasus nelayan kedua negara yang melintasi batas laut dan pengalaman empiris selama beberapa tahun terakhir, dapat dicatat beberapa hal penting sebagai berikut:
Pertama, terjadi kecenderungan kenaikan intensitas kapal-kapal ikan Malaysia melakukan penangkapan illegal di wilayah perairan Indonesia. Lokasi kejadian biasanya di perairan Selat Karimata sampai Natuna, Selat Malaka dan Kepulauan Riau sekitar Tanjung Berakit. Hal ini dipicu oleh kebutuhan ikan di Malaysia yang makin meningkat dan adanya industrialisasi perikanan di negara tersebut, sehingga mendorong meningkatnya jumlah Armada kapal perikanan termasuk yang berasal dari Thailand dan beralih ke bendera Malaysia.
Kedua, nelayan Indonesia yang ditangkap oleh kapal patroli Malaysia pada umumnya sedang menangkap ikan di Selat Malaka dimana nelayan Indonesia berada di dalam batas ZEEI sesuai peta laut yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI AL, namun oleh Malaysia dianggap melanggar wilayah karena berpedoman pada peta Malaysia yang mengklaim wilayah laut dengan prinsip batas landas kontinen. Batas landas kontinen tersebut menjorok ke arah dalam garis batas ZEEI peta Idnonesia. Demikian pula kasus Tanjung Berakit tahun lalu dimana kapal patroli Idnonesia menangkap kapal nelayan Malaysia yang menangkap ikan di dalam wilayah ZEEI namun Malaysia mengklaim dengan petanya bahwa kapal nelayan mereka masih berada di wilayah perairan Malasyia. Jadi penyebab utama karena batas perairan kedua negara belum beres, sementara perundingan diplomatik kedua negara sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti.
Ketiga, ada perbedaan sikap petugas kapal patroli Indonesia dibandingkan dengan Malaysia disebabkan oleh sistem dan kebijakan yang berbeda. Indonesia menganut kebijakan lunak (soft power diplomacy?), sehingga nelayan Malaysia yang ditangkap selalu diperlakukan dengan baik (tidak ada kejadian penyiksaan), bahkan dipulangkan ke negaranya secepatnya, kecuali kalau pelanggaran pidananya telak. Sebaliknya petugas Malaysia sejak patroli di laut lebih agresif dan kerap kali melakukan tindakan keras terhadap nelayan, menganggap nelayan yang melanggar tersebut penjahat atau pendatang haram. Indonesia lebih dominan peran di forum Internasional di sektor Perikanan menjadi anggota aktif serta leader di forum regional (RPOA=Regional Plan of Action to combat Illegal fishing), sehingga tindakan penegakan hukum di bidang perikanan jauh lebih baik, apalagi Indonesia adalah negara pantai yang meratifikasi UNCLOS’82 sedangkan Malaysia tidak. Indonesia menganut prinsip dan persepsi bahwa Nelayan yang melanggar ZEEI adalah bukan kriminal dan bukan melakukan tindak kejahatan, oleh karenanya dalam UU Perikanan nomor 31 tahun 2004 yang mengadop UNCLOS’82, tidak ada hukuman badan namun yang ada adalah denda atau kapal dirampas dan ABK tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan.
Sebagai negara Kepulauan terbesar dan memiliki legitimasi hukum Internasional maupun hukum nasional yang lebih kuat seharusnya Indonesia melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Pertama, meningkatkan patroli di perbatasan laut dan pengawalan terhadap nelayan kita di laut sebagai bentuk perlindungan. BAKORKAMLA dapat berperan aktif dalam mendorong hadirnya kapal-kapal patroli TNI AL, POLRI dan Ditjen Pengawasan SDKP, saat ini hari operasi melaut sangat minim karena terbatasnya APBN. Kehadiran patroli yang intensif merupakan langkah yang memiliki deterence effect (efek cegah) tinggi.
Kedua, menekan Malaysia secara diplomatik agar menyelesaikan perundingan batas laut. Sampai saat ini terkesan pihak Malaysia mengulur-ulur waktu dan berputar-putar, sementara pihak Indonesia kurang dalam melakukan tekanan dan bargaining position.
Ketiga, memberlakukan penanganan nelayan pelintas batas oleh suatu Komite kedua negara secara persuasif dan adil. Komite ini penting dibentuk sebagai suatu wadah menangani kasus secara ad hoc, sampai batas laut disepakati. Komite diberikan kewenangan oleh kedua negara untuk menangani nelayan pelintas secara preventif dan persuasif dengan mengedepankan semangat ASEAN.
Keempat, pihak Indonesia harus solid dalam menghadapi Malaysia, terutama pihak Kemlu bersama instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut baik TNI AL, POLRI, Bea Cuka, Ditjen Pengawasan SDKP. BAKORKAMLA merupakan lembaga paling tepat dalam melakukan harmonisasi dan koordinasi agar dalam menghadapi pihak Malaysia ada persepsi dan langkah yang sama. Pengalaman yang lalu menunjukkan seolah ada kesalahan apabila petugas berbuat tegas di laut menanghkapi kapal illegal atau bahkan mempertanyakan legitimasinya, padahal semua yang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Perlu kesadaran Nasional dan keberpihakan serta soliditas bahwa Undang-undang yang kita buat adalah benar adanya, jika ada ketidak sempurnaan maka hal yang wajar untuk revisi Undang-undang tersebut.
Kelima, kedaulatan NKRI adalah harga mati semua sepakat, demikian pula ZEEI harus kita pertahankan jangan sampai kekayaan alam kita dicuri orang. Oleh karenanya peta wilayah laut termasuk ZEEI yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI AL harus dipertahankan dan dijadikan acuan utama dalam mempertahankan ZEEI termasuk dalam perundingan dengan pihak negara manapun.
Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan