(Download Buku Hasil Seminar)

(Download Term Of Reference Seminar)

Seminar menyampaikan satu kesimpulan strategis yang  konsisten. Indonesia belum kekurangan sumber data maritim,  tetapi belum mempunyai arsitektur nasional yang mengubah data  lintas instansi menjadi peringatan dini, keputusan, dan intersepsi  yang cepat. TNI AL, KKP, Kementerian Perhubungan, Bakamla,  Polri, Bea dan Cukai, serta lembaga lain mengoperasikan sensor  dan pusat kendali sesuai mandat masing-masing. Sistem tersebut  masih membentuk gambaran sektoral, menyisakan blind spot  terhadap sasaran non-kooperatif dan kontak bawah air, serta  memperpanjang jarak waktu antara deteksi dan tindakan. 

Paper ini merekomendasikan pembangunan National Integrated  Maritime Surveillance System Indonesia sebagai sistem nasional  terintegrasi dengan pengelolaan data terdistribusi. Setiap instansi  mempertahankan kewenangan, kepemilikan data, klasifikasi  keamanan, dan rantai komandonya. Sebuah lapisan pertukaran  data dan fusi informasi membentuk Recognized Maritime Picture  untuk kepentingan sipil serta Common Operational Picture untuk  operasi pertahanan. Arsitektur ini menghindari satu basis data  raksasa yang rawan menjadi single point of failure, tetapi tetap  menghasilkan satu gambaran laut yang dapat dipercaya. 

Cakupan sensor perlu dibangun berlapis. Sensor kooperatif  seperti VMS, AIS, dan LRIT menjadi lapisan identitas. Radar pantai,  radar over the horizon pada lokasi terpilih, satelit SAR dan optik,  serta pengindra elektro-optik mendeteksi sasaran permukaan  yang tidak memancarkan identitas. Pesawat patroli maritim, UAV,  USV, dan kapal menjadi sensor bergerak. Untuk bawah air, fixed  seabed sonar, hydrophone array, variable depth sonar, sonobuoy,  dipping sonar, UUV, KSOT, dan kapal selam membentuk jaringan  akustik yang disesuaikan dengan batimetri serta kondisi