Jakarta (ANTARA) – Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 6 juta km persegi wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang di jantung jalur perdagangan dunia.
Dalam lanskap strategis seperti ini, kekuatan bawah air bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu daya gentar, kedaulatan, dan kendali laut, terutama di choke points utama Nusantara.
Kita, kini memasuki era baru teknologi bawah air. Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, melainkan bagaimana memilih kombinasi yang paling tepat.
Setidaknya ada tiga pilar kekuatan bawah air. Pertama, kapal selam otonom tanpa awak (KSOT). Inovasi ini dikembangkan industri nasional lewat PT PAL Indonesia. KSOT menawarkan keunggulan persistent surveillance, biaya operasi rendah, dan risiko personel minimal. KSOT ideal untuk patroli berlapis, pengawasan chokepoints, penanaman sensor, serta memberi informasi target bagi kapal selam berawak. Namun, KSOT harus ditempatkan sebagai force multiplier atau penguat daya pengawasan, bukan pengganti kapal selam tempur.
Kedua, kapal selam mini (midget submarine). Sebagaimana tradisi desain Italia, model ini unggul untuk operasi perairan dangkal, litoral, dan misi khusus. Profil senyap, jejak akustik rendah, dan kemampuan infiltrasi membuatnya efektif untuk sea denial dekat pantai dan selat sempit. Kekurangannya ada pada jangkauan dan daya tahan, sehingga lebih tepat sebagai pelengkap, bukan tulang punggung.
Ketiga, kapal selam tempur kelas menengah. Contohnya Scorpène Evolved, yang punya daya jelajah jauh, sensor modern, dan teknologi baterai mutakhir. Kapal jenis ini bisa menjaga ZEE, patroli jarak jauh, dan mengendalikan jalur strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Mengendalikan choke points
Kekuatan laut Indonesia bertumpu pada pengendalian jalur sempit (choke points), seperti Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, hingga perairan Natuna dan Pasifik Barat. Di sinilah kombinasi berlapis bekerja optimal: KSOT menjaga pengawasan terus-menerus, kapal selam mini mengunci jalur sempit, dan kapal selam tempur menjaga kedalaman strategis, hingga ZEE. Jika ketiganya terintegrasi dalam satu sistem komando dan sensor, Indonesia punya pertahanan bawah laut yang kuat dan kredibel.
Ada tiga prinsip kebijakan pertahanan laut yang perlu ditegakkan.
Pertama, bertahap dan tervalidasi. Pengembangan KSOT harus mengikuti tahapan uji yang ketat dan transparan agar matang secara operasional. Kedua, terintegrasi. Semua kapal selam berawak dan nirawak harus berada dalam satu sistem pengawasan dan kendali (C4ISR/Command, Control, Surveillance, and Reconnaissance) maritim terpadu.
Ketiga, mandiri dan berkelanjutan. Alih teknologi, perawatan (MRO/Maintenance, Repair, Overhaul) dalam negeri, dan penguatan ekosistem industri dengan PT PAL Indonesia sebagai jangkar harus menjadi syarat utama.
Pilihan terbaik, bukan memilih satu, melainkan merangkai ketiganya. Scorpène Evolved sebagai tulang punggung deterrence dan pengamanan ZEE; midget sebagai penjaga litoral dan selat; KSOT sebagai pengganda daya pengawasan. Dengan kombinasi ini, Indonesia tidak hanya memasuki era teknologi bawah air, tetapi juga memimpin dengan kebijakan yang cerdas, realistis, dan berdaulat.
Klaim keberhasilan uji tembak torpedo dari KSOT buatan PT PAL patut diberikan apresiasi sebagai salah satu terobosan keberhasilan industri pertahanan Indonesia. Rencana produksi 30 unit pada 2026 menunjukkan ambisi besar yang perlu mendapat perhatian serius para peneliti dan insan kapal selam, mengingat produksi ini merupakan upaya pertama Indonesia untuk memasuki domain wahana bawah laut tak berawak (XLUUV), sebuah area yang masih minim pengalaman dan kapasitas nasional.
Di balik gemerlap euforia nasionalisme teknologi, muncul pertanyaan kritis: apakah kita sedang bergerak menuju lompatan strategis, atau justru sedang mengambil risiko besar dalam ketergesaan?
Hingga kini, belum ada laporan teknis resmi soal tahapan uji. Hal yang muncul baru pengumuman visual, tanpa detail teknis. Padahal, di negara lain, seperti Inggris, program kapal selam otonom butuh lebih dari satu dekade pengujian, sebelum dianggap matang. Prinsip universalnya jelas: sistem harus stabil dulu, baru diuji senjata.
Keberhasilan uji tembak torpedo memang layak diapresiasi sebagai upaya berani dalam memajukan teknologi pertahanan nasional. Tapi publik berhak bertanya: apakah torpedo tersebut ditembakkan dari kedalaman operasi yang sesungguhnya? Apakah sistem navigasi otonom sudah berfungsi penuh? Apakah platform tersebut telah melalui pengujian menyeluruh, termasuk sistem komunikasi bawah laut dan kemampuan fail-safe jika terjadi gangguan?
Sampai hari ini, belum ada laporan teknis resmi yang dirilis kepada publik terkait seluruh tahapan validasi sistem. Tidak diketahui bagaimana struktur kapal diuji terhadap tekanan laut dalam, atau apakah sistem kendali dan propulsi telah melalui simulasi skenario darurat. Yang ada hanyalah pengumuman visual dan simbolik, tanpa disertai penjelasan teknis yang menjadi standar dalam program alutsista berteknologi tinggi.
Sebagai pembanding, program XV Excalibur milik Royal Navy Inggris yang dikembangkan oleh MSubs dan Thales menghabiskan lebih dari satu dekade, sejak fase konseptual, hingga pengujian penuh. Uji pelampung, uji kedalaman, validasi komunikasi bawah laut, hingga integrasi sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan dilakukan secara bertahap, dengan pendampingan lembaga klasifikasi dan institusi sertifikasi sipil dan militer. Excalibur tidak melakukan uji senjata, sebelum sistem platform dinyatakan stabil dan matang. Ini adalah kaidah universal dalam pengembangan sistem bawah laut: maturity first, weapon later.
Melompati tahapan?
KSOT muncul secara publik baru tahun ini dan langsung menembakkan torpedo, tanpa publikasi tahapan-tahapan uji sebelumnya. Tanpa dokumentasi uji selam, navigasi, stabilitas, maupun demonstrasi kecerdasan buatan onboard, proyek ini dalam hitungan bulan telah diklaim siap produksi. Bahkan, dalam konferensi pers, 30 Oktober 2025, Kementerian Pertahanan menyatakan rencana pembelian hingga 30 unit.
Tidak ada satu pun pihak yang menentang kemajuan teknologi nasional. Tidak ada pula yang menginginkan Indonesia tertinggal dalam lomba kemandirian sistem senjata bawah laut. Tapi kemajuan harus dibangun di atas perhitungan yang cermat, pengujian yang lengkap, dan tata kelola yang kuat.
Apabila KSOT memang dirancang menjadi tulang punggung kekuatan laut masa depan Indonesia, maka program ini harus melalui tahapan sebagaimana layaknya proyek strategis dunia. Ia harus diuji secara ilmiah, diaudit secara menyeluruh, dan dievaluasi secara objektif. Tidak bisa ada ruang bagi pencapaian simbolik yang justru mengganggu program-program yang lebih fundamental dan telah terikat secara kontraktual.
Sebaliknya, jika KSOT hanya dipaksakan demi kepentingan sesaat, maka kita sedang menghadirkan proyek berisiko tinggi di tengah badai masalah yang belum selesai. Kita harus berani membedakan antara keberanian teknologi dan kesembronoan manajerial. Karena dalam dunia pertahanan, kesalahan kecil dalam tahap awal bisa menjadi bencana besar di medan operasi.
Semestinya, pengadaan sistem strategis seperti ini berada dalam kerangka kebijakan industri pertahanan yang terintegrasi dan transparan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta peran regulator dan pengguna akhir.
*) Dr Adji Sularso adalah mantan perwira engineer di kapal selam, mantan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan pengamat maritim. Prof Agoes Santoso adalah pengamat industri pertahanan. Keduanya merupakan anggota Submarine Club Indonesia